Pemilu Jepang Dipercepat

Perdana Menteri Jepang, Taro Aso, akan membubarkan Dewan Perwakilan Daerah pada 21 Juli 2009, dan mengadakan pemilihan umum Agustus mendatang.

Jun Matsumoto, Ketua Kabinet Jepang mengatakan, Taro Aso akan memajukan pemilu dua bulan lebih cepat dari jadwal.

Seperti dilansir CNN International, Senin (13/7), Taro Aso menghadapi tekanan dari partainya sendiri, Partai Demokrat Liberal (LDP). Partai ini menuntut Taro Aso mundur dari jabatan, karena dinilai gagal membangkitkan perekonomian Jepang yang terpuruk akibat krisis global.

Pada Minggu (12/7), LDP kalah dalam pemilu lokal untuk majelis Tokyo. Pihak oposisi, Partai Demokrasi Jepang (DPJ) dan partai koalisi memenangi 54 kursi, sedangkan LDP mendapat 38 kursi.

Kekalahan di Tokyo adalah kekalahan Partai Demokrat Liberal lima kali berturut-turut, dan menunjukkan partai ini mulai kehilangan kepercayaan masyarakat.

LDP memenangi mayoritas suara di Dewan Perwakilan Daerah, namun kalah di Dewan Perwakilan Rakyat Jepang. Menurut sejumlah pengamat, kekalahan pada pemilu lokal minggu lalu, memantapkan tekad LDP untuk memecat Taro Aso sebagai pemimpin partai sebelum pemilihan umum yang seharusnya digelar Oktober 2009.

Taro Aso yang pernah menjabat Menteri Luar Negeri Jepang, menjadi Perdana Menteri pada September 2008. Dua perdana menteri terakhir yang juga berasal dari Partai Demokrat Liberal, mengundurkan diri setelah menjabat kurang dari setahun. (E1)

READ MORE - Pemilu Jepang Dipercepat

Pejabat Jepang Mendapat Pelatihan Komedi

Tokyo : Birokrat Jepang mungkin susah menarik kedua ujung bibir mereka untuk tersenyum. Hal ini mengingat biaya hidup dan pajak yang membebani. Namun, satu departemen tidak kurang akal agar para pejabatnya pintar melucu dan murah senyum.

Depertemen itu menawarkan bentuk pelatihan unik bagi para pejabat. Lebih dari 100 pejabat kementrian transportasi mendapat 20 tips dalam seminggu yang diajarkan oleh komedian profesional sebagai bagian dari pelatihan kemampuan komunikasi.

"Dengan mengalami rutinitas komedi, kita berharap mereka dapat belajar lebih banyak tentang cara berbicara dengan klien dan bagaimana untuk mengelola staf mereka karena mereka mulai memiliki tanggung jawab manajemen," kata Atsuya Kawada, wakil direktur departemen divisi personel.

Pelatihan ini menghadapi kecaman dari Partai Demokrat, sebagai oposisi, yang mengincar kemenangan dalam pemilihan. Mereka lihat hal ini sebagai pemborosan dan kolusi antara birokrat dan pembuat kebijakan.

Kawada mengatakan bahwa pendekatan ini lebih baik daripada hanya mendengarkan ceramah untuk pejabat yang masih muda, yang sering kelelahan setelah bekerja lama. "Kami juga berharap pelatihan ini akan memperlemah birokrasi yang kaku," tambahnya.

READ MORE - Pejabat Jepang Mendapat Pelatihan Komedi